Selasa, Juli 21, 2026
BerandaHUKRIMPascabentrokan di Flores Timur, Warga Serahkan 57 Senjata Rakitan kepada Polisi

Pascabentrokan di Flores Timur, Warga Serahkan 57 Senjata Rakitan kepada Polisi

(Doc-Istimewa)

Flores Timur, bukaberita.co.id – Warga di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyerahkan puluhan senjata rakitan kepada pihak kepolisian setelah bentrokan antarwarga yang terjadi pada Sabtu (19/7). Langkah tersebut sebagai upaya menjaga situasi keamanan agar kembali kondusif.

Penyerahan tersebut mencakup 57 pucuk senjata api rakitan. Selain itu, masyarakat juga menyerahkan 49 busur, 198 anak panah, dan 25 kelongsong peluru rakitan kepada Polres Flores Timur.

Kapolres Flores Timur, AKBP Adhitya Octario Putra, mengapresiasi langkah masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata-senjata tersebut. “Ini merupakan contoh yang sangat baik tentang bagaimana keamanan dan kedamaian dapat melalui kesadaran, kepercayaan, dan kebersamaan,” kata Adhitya, Minggu (19/7).

Sebelumnya, bentrokan antara warga Desa Narasaosina dan Desa Waiburak menyebabkan tiga orang meninggal dunia, lima lainnya mengalami luka-luka. Serta, mengakibatkan sekitar 20 rumah terbakar. Konflik tersebut terjadi karena sengketa batas wilayah dan klaim lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Kepala Desa Narasaosina, Januarius Tolan, mengatakan penyerahan senjata rakitan merupakan wujud komitmen masyarakat. Khususnya untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mencegah konflik kembali terjadi.

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, turut mengerahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT guna memantau perkembangan situasi di lokasi bentrokan. Langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap konflik yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material.

Menurut Pigai, penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya lebih efektif daripada hanya mengedepankan penegakan hukum. “Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” ujarnya.

Kementerian HAM menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan. Serta tokoh masyarakat agar proses penyelesaian konflik dapat berlangsung secara damai, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments