Banggar DPRD Karawang Desak Evaluasi Kinerja Kepala OPD yang Lemah Serap Anggaran

(Doc-Istimewa)

Karawang, bukaberita.co.id — Dalam rapat evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (20/10/2025), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggota Banggar dari Fraksi PDIP, Natala Sumedha, menegaskan pentingnya indikator penilaian baru terhadap kinerja ASN. Ia meminta kepada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) melalui Sekda agar di antara penilaian kinerja ASN, khususnya Kepala OPD, berupa keberhasilan dalam merealisasikan belanja daerah di luar PAD.

Natala menilai bahwa banyak Kepala OPD hanya mengklaim penyerapan anggaran dari sisi fisik, tanpa menyelesaikan administrasi dengan baik. “Klaim Kepala OPD yang sudah menyerap belanja antara 65 sampai 75 persen di triwulan ketiga tahun ini, itu baru klaim penyelesaian fisik. Tapi penyelesaian secara administrasi belum sampai di angka itu. Yang kami pertanyakan, apa sebenarnya kendala mereka (OPD). Jawaban mereka akan mengevaluasi ini jelang pembahasan RAPBD 2026,” ujarnya, pada Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, Banggar telah mengusulkan agar ASN di OPD yang lambat merealisasikan anggaran mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat atau pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Hal itu ia kemukakan berdasarkan hasil rapat evaluasi penyerapan belanja dan capaian PAD triwulan ketiga bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pada Senin (20/10/2025). Ia juga menegaskan bahwa Banggar tidak akan menyetujui tambahan anggaran bagi OPD yang serapan anggarannya rendah tahun ini.

“Mereka sudah kami ingatkan, kami akan cek lagi bagaimana nanti serapan anggaran per OPD di akhir tahun. Kita tinggal punya waktu efektif tinggal dua bulan ke depan,” tegasnya.

Terkait hal pendapatan daerah, Natala mengaku masih berhati-hati menilai capaian PAD yang baru memasuki triwulan keempat. “Minggu depan kita akan mendengarkan pidato bupati tentang RAPBD 2026. Nanti di Banggar kami cek ulang semua (hasil penyerapan anggaran setiap OPD). Data versi eksekutif, realisasi pendapatan per September 2025 katanya sudah mendekati 70%. Dan sampai tanggal 20 Oktober kemarin, katanya pula telah masuk 80 persen,” bebernya.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, realisasi belanja hingga triwulan III tahun ini mencapai 58,86%. Meningkat daripada periode yang sama tahun lalu sebesar 54,75%. Namun, capaian PAD dari target Rp1,7 triliun baru di angka 76,45% menurun dari tahun 2024 yang sempat mencapai 84,63%. Kepala BPKAD, Eka Sanatha, menyebut target PAD untuk tahun anggaran 2026 naik menjadi Rp2,2 triliun sesuai KUA-PPAS 2026. (Red).