(Doc-Istimewa)
Jakarta, bukaberita.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. MUI menetapkan fatwa tersebut pada 6 November 2026 dan mengumumkannya pada Senin (9/11/2026).
Dalam pertimbangannya, MUI menyebut vape mengandung sejumlah risiko yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik juga berpotensi menjadi sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi zat terlarang. Ketentuan yang sama berlaku terhadap pihak yang memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
Keputusan tersebut kemudian memancing beragam reaksi masyarakat di media sosial. Salah satu pertanyaan yang ramai muncul adalah apakah hukum haram menggunakan vape memiliki kedudukan yang sama dengan larangan mengonsumsi daging babi dalam Islam.
Pertanyaan tersebut turut menjadi perbincangan warganet, meskipun sebagian menyampaikannya dalam bentuk sindiran atau sarkasme.
Dalam ajaran Islam, daging babi memang termasuk makanan yang secara tegas Allah haramkan melalui Al-Qur’an. Sementara itu, MUI mendasarkan ketetapan haram vape pada pertimbangan kemudaratan, seperti risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi penyalahgunaan untuk mengonsumsi zat terlarang.
Dengan demikian, keduanya sama-sama berstatus haram dalam konteks ketentuan yang berlaku. Namun, dasar pertimbangan dan alasan penetapan hukumnya tidak sepenuhnya sama. MUI juga tidak secara khusus menyatakan bahwa penggunaan vape memiliki kedudukan hukum yang identik dengan mengonsumsi daging babi.
Selain mengeluarkan fatwa, MUI turut memberikan rekomendasi kepada pemerintah. MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
