Karawang, bukaberita.co.id. – Khawatir! Menjadi narasi penting di sampaikan ke publik jika ada sesuatu hal yang mengganjal cara berfikir seseorang jika dihadapkan ke arah yang cukup dilematis.
Contohnya, sebuah program perbaikan rumah tidak layak huni atau biasa di sebut rutilahu merupakan produk pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat agar punyai rumah yang layak huni untuk kelangsungan hidupnya.
Tapi! Jika sebuah program menjadi ajang pesan untuk memuluskan isu politik dan menjadi kesan imbalan kerap terjadi pada kegiatan kontestasi politik.
Iming-iming program itu bisa terealisasikan dengan pesan politik kepada masyarakat hingga membuat masyarakat terlena akan janji-janji politik.
Sementara, kerap sekali bahwa program rutilahu hanya menjadi bahan isu politik yang di mana menjadi sebuah janji, yang belum tentu mampu terealisasikan dengan baik di masyarakat.
Tanggapi hal itu, cukup menggelitik sebagian pemerhati, termasuk di wilayah selatan Karawang.
Seperti yang disampaikan oleh, Satgasus DPP LSM Lodaya, Agung kepada mediabukaberita.co.id. Rabu (6/5) ia menyampaikan, Ada potensi bantuan rutilahu diberikan tidak berdasarkan urgensi kebutuhan atau kelayakan rumah, melainkan sebagai imbalan atau alat untuk menarik simpati pemilih agar memilih kandidat tertentu.
“Ini bentuk kekhawatiran kami, saya harap program itu bisa terakselerasi selepas kontestasi politik saja, baik di tingkat kabupaten atau kota, atau pemilihan kepala desa, ” Harap Agung.
Bukan tidak mungkin, sambung Agung pemberian program itu, biasanya kerap adanya ajakan atau pesan yang terselubung demi memuluskan niatnya di kontestasi politik.
“Ya kekhawatiran saya jelas, bisa saja ada pesan yang disampaikan untuk program itu, ketika ada niatan mengikuti kontestasi, yah itu dugaan saya, ” jelasnya.
Agung tidak menampik, jika program itu merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara yang seharusnya tidak ada embel-embel apapun dalam mengimplementasikan program itu ke masyarakat.
“Dan saya berharap pemerintah bisa dengan tegas, implementasi program itu bisa di realisasikan selepas kontestasi politik saja, ” Harap Agung.
“Baik setelah pilkades atau pilkada agar tidak menjadi pesan atau isu politik untuk memuluskan konstelasi politiknya, ” Tukasnya.
“Dan pada dinas terkait yang membidangi program tersebut, saya harap harus punyai data valid tentang kebutuhan masyarakat yang memang sudah terdata dengan baik, ” tegasnya.
“Jangan sampai ada data masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan program tersebut, namun yang ada malah data yang tidak tepat sasaran,” ujar Agung.
“Dan memang sudah seharusnya dinas yang membidangi turun ke lapangan memeriksa dengan jelas dan lugas, bahwa masyarakat yang memang membutuhkan program itu bisa mendapatkan nya dengan nyata dan tepat, ” Tutupnya. (Faizal)Â
