(Doc-nixnews)
Bekasi, bukaberita.co.id – Insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur mendorong evaluasi terhadap kebijakan penempatan gerbong khusus perempuan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa keselamatan seluruh penumpang harus menjadi fokus utama.
“Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik,” ucap AHY.
Ia menilai, kejadian tabrakan dari belakang yang menimpa gerbong khusus perempuan menjadi perhatian serius karena menempatkan kelompok yang justru ingin dilindungi pada posisi paling berisiko.
“Memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan dari KRL dari belakang dihantam. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengusulkan agar gerbong perempuan ditempatkan di bagian tengah rangkaian KRL untuk meningkatkan perlindungan saat terjadi kecelakaan.
“Tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung,” ujarnya.
Menurutnya, posisi di tengah dinilai lebih aman karena tidak langsung terdampak jika terjadi benturan dari arah depan maupun belakang. Di sisi lain, AHY juga telah meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi menyeluruh dan transparan agar penyebab kejadian dapat dipahami publik.
“KNKT tadi sudah menyanggupi akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan, terbuka, bisa dijelaskan kepada publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya. Selebihnya kita ingin memastikan juga hadir solusi infrastruktur. Misalnya, ketika ada lintasan-lintasan sebidang yang memang sangat padat di sejumlah kota, itu perlu kita bangun flyover atau underpass,” tutup AHY.
