(Doc-Istimewa)
Karawang, bukaberita.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin (HES), menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan penanganan kasus perusakan fasilitas gedung DPRD Karawang pada pihak kepolisian. Hal tersebut terjadi saat aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI pada Selasa (25/3/2025).
“Semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian atau penegak hukum,” ucapnya, pada Rabu (26/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa DPRD Karawang telah menerima aspirasi dari mahasiswa terkait revisi UU TNI. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga kolektif kolegial yang tidak memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang yang telah sah. Ia menilai tuntutan mahasiswa agar DPRD menggelar rapat paripurna khusus membahas UU tersebut tidak relevan.
Kemudian, ia pun menduga adanya keterlibatan pihak luar yang mendalangi aksi tersebut. Kecurigaan ini muncul karena banyaknya demonstran dari luar Karawang yang ikut serta dalam aksi kedua tersebut.
“Kami duga ada yang menunggangi, karena dalam aksi kedua ini terlihat banyak demonstran yang tidak biasa terlihat sebelumnya. Banyak di antara mereka yang berasal dari luar Karawang. Sementara mahasiswa yang terlibat kemungkinan besar tidak memahami situasi sepenuhnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa revisi UU TNI yang menjadi persoalan justru bertujuan memperkuat peran dan fungsi TNI. Termasuk meningkatkan usia produktif prajurit dari berbagai pangkat. Selain itu, aturan ini juga memperkokoh sistem pertahanan negara.
“Secara substansial, UU ini meningkatkan produktivitas usia pengabdian TNI, mulai dari Bintara, Tamtama, hingga perwira bintang empat. Selain itu, aturan ini juga memperkuat sistem ketahanan negara,” ujarnya.
Ia sangat menyayangkan aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis dan perusakan fasilitas publik. Menurutnya, pasti ada pula upaya terkoordinasi untuk memicu aksi serupa di daerah lain.
“Aksi ini tidak mencerminkan gerakan mahasiswa yang terdidik. Malah terlihat seperti aksi anarkis yang sengaja ada dalang dari pihak tertentu,” tegasnya.
Ia berharap agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Di samping itu, ia juga menekankan bahwa penyelesaian masalah tersebut akan melalui jalur hukum yang sah agar memberikan efek jera. (Red).
