(Doc-nixnews)
Jakarta, bukaberita.co.id – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek menuai penolakan. Salah satu penolakan datang dari Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik yang menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila kebijakan tersebut resmi berlangsung.
Tim yang beranggotakan para advokat itu berencana mengajukan Hak Uji Materiil (HUM) ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan tersebut mengenai aturan yang menjadi dasar kenaikan tarif angkutan umum. “Kami akan respons dengan keberatan melalui Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung. Khususnya terhadap regulasi yang mengatur kenaikan tarif Transjabodetabek dan Transjakarta,” kata Perwakilan Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik Johan Imanuel, Senin (6/7).
Menurut Johan, rencana kenaikan tarif belum mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Ia menilai masyarakat saat ini masih terbebani kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kebutuhan pokok, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia juga menilai anggapan bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum belum sepenuhnya tepat. Pasalnya, kemacetan di wilayah Jakarta hingga kini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Atas dasar itu, Johan meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya melihat persoalan dari sisi kebijakan semata, tetapi juga mempertimbangkan beberapa aspek. Seperti, aspek sosial, filosofis, konstitusional, serta ketentuan hukum sebelum memutuskan kenaikan tarif.
“Sebaiknya batal rencana kenaikan tarif Transjabodetabek tersebut,” ujarnya.
Selain mendesak pembatalan kebijakan, Tim Advokasi Peduli Transportasi Publik juga meminta pemerintah daerah membuka ruang yang lebih luas. Khususnya untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait tarif transportasi publik.
