(Doc-Istimewa)
Jakarta, bukaberita.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan sebanyak 2.213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjalani masa penangguhan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penangguhan dilakukan berdasarkan berbagai bahan evaluasi, mulai dari masukan masyarakat, laporan pejabat daerah, hasil inspeksi mendadak (sidak), hingga pemantauan terhadap kejadian yang dialami para penerima manfaat program.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, ribuan SPPG di berbagai daerah telah mengalami penangguhan operasional. “Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dari total 8.182 SPPG yang sempat ditangguhkan, sebanyak 5.659 unit telah kembali beroperasi karena dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 2.213 SPPG lainnya masih menjalani suspend lantaran belum memenuhi standar sesuai petunjuk teknis, baik dari sisi manajemen maupun kondisi bangunan.
Berdasarkan pembagian wilayah, Pulau Sumatera atau Wilayah I mencatat 148 SPPG yang masih ditangguhkan dari total 5.968 SPPG yang beroperasi. Adapun di Wilayah II yang mencakup Pulau Jawa, terdapat 1.666 SPPG yang masih ditangguhkan dari 16.594 unit yang telah beroperasi.
Sementara itu, Wilayah III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mencatat 399 SPPG masih dalam masa penangguhan dari total 4.646 unit operasional. BGN juga menyebut jumlah SPPG yang ditangguhkan berpotensi bertambah. Hal itu menyusul kewajiban baru yang mengharuskan setiap SPPG mendistribusikan Program MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
