(Doc-Tirtoid)<\/p>\n
Sulawesi Selatan, bukaberita.co.i<\/strong>d – Aktivitas belajar mengajar di seluruh SMA\/SMK di Sulawesi Selatan dijamin tidak akan terganggu oleh adanya polemik birokrasi yang tengah terjadi saat ini. Jaminan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Nadjamuddin, yang juga memberikan argumen berbeda mengenai penyebab mundurnya ratusan kepala sekolah di wilayahnya. Iqbal membantah keras tudingan adanya unsur intimidasi atau pemaksaan dalam peristiwa tersebut, dan menegaskan bahwa keputusan mundur itu murni disebabkan oleh persoalan rapor kinerja kepegawaian. Evaluasi berkala tersebut diklaimnya berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai regulasi demi mendongkrak mutu layanan pendidikan.<\/p>\n Pernyataan dari pihak Disdik Sulsel ini muncul setelah kabar pengunduran diri massal 326 kepala sekolah tingkat SMA-SMK negeri se-Sulawesi Selatan mencuat ke publik. Mundurnya ratusan kepala sekolah tersebut diduga berkaitan erat dengan temuan dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Isu miring mengenai tata kelola sekolah ini memicu dugaan kuat bahwa para kepala sekolah sebenarnya dipaksa meletakkan jabatan mereka secara bertahap oleh pihak Dinas Pendidikan.<\/p>\n Rincian mengenai mundurnya para kepala sekolah ini dijabarkan oleh Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah. Ia mengungkapkan bahwa desakan mundur secara massal tersebut berlangsung dalam dua gelombang besar, di mana tahap pertama menyasar 128 kepala sekolah dan tahap kedua menyusul sebanyak 198 kepala sekolah. Akar permasalahan dari gejolak ini bersumber pada hasil audit administratif BPK yang menemukan adanya indikasi penyelewengan Dana BOS di mayoritas SMA Negeri dari total 337 sekolah yang ada di Sulsel, yang kemudian berujung pada munculnya tekanan penonaktifan jabatan.<\/p>\n Merespons kisruh tersebut, Komisi E DPRD Sulsel langsung bergerak cepat dengan menyelenggarakan rapat dengar pendapat pada Jumat (12\/6\/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Disdik Sulsel serta perwakilan dari para kepala sekolah SMA yang memutuskan mundur. Dalam kesempatan itu, pihak DPRD menegaskan bahwa para kepala sekolah berhak mendapatkan kenyamanan kerja sekaligus kepastian hukum. Komisi E mendesak agar Dinas Pendidikan menyelesaikan ketegangan ini melalui pendekatan yang persuasif, agar para tenaga pendidik dapat kembali fokus meningkatkan kualitas pendidikan tanpa perlu merasa cemas akan dicopot dari jabatannya secara sepihak.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Doc-Tirtoid) Sulawesi Selatan, bukaberita.co.id – Aktivitas belajar mengajar di seluruh SMA\/SMK di Sulawesi Selatan dijamin tidak akan terganggu oleh adanya polemik birokrasi yang tengah terjadi saat ini. Jaminan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Iqbal Nadjamuddin, yang juga memberikan argumen berbeda mengenai penyebab mundurnya ratusan kepala sekolah di wilayahnya. Iqbal membantah keras tudingan […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":29625,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[82],"tags":[8503,6716,588,2355],"class_list":{"0":"post-29623","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-hukrim","8":"tag-audit","9":"tag-dana-bos","10":"tag-kepala-sekolah","11":"tag-sulawesi-selatan"},"yoast_head":"\n