(Doc-Istimewa)<\/p>\n
Jakarta, bukaberita.co.id<\/strong>\u00a0\u2014 Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) atau Whoosh, kini berfokus pada dugaan korupsi dalam proses pembebasan lahan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa temuan awal penyidik menunjukkan adanya indikasi tanah milik negara yang mereka jual kembali kepada negara untuk proyek tersebut.<\/p>\n “Jadi begini, yang kami ketahui, ini sedikit mungkin, karena ini masih penyelidikan. Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya. Jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahan,” ucap Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10\/11\/2025).<\/p>\n Selain penjualan tanah negara, Asep menjelaskan, ada dugaan lain berupa penetapan harga jual tanah yang lebih tinggi kepada negara, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian. Ia menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, para pihak yang terlibat wajib mengembalikan kerugian keuangan negara.<\/p>\n “Nah terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, atau kah yang di Bandung, itu di Tegalluar. Nanti kita sama-sama tunggu,” ujarnya.<\/p>\n Asep juga menegaskan bahwa langkah penyelidikan ini tidak bertujuan untuk menghambat proyek Whoosh. Menurutnya, fokus utama KPK adalah memastikan agar uang negara yang mereka selewengkan dapat mereka pulihkan.<\/p>\n Whoosh sendiri merupakan proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, dengan rute dari Stasiun Halim hingga Stasiun Tegalluar. Menanggapi penyelidikan tersebut, pihak KCIC menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan KPK.<\/p>\n “KCIC akan bekerja sama dengan KPK untuk proses penyelidikannya,” ujar General Manager Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunnisa. (Red).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Doc-Istimewa) Jakarta, bukaberita.co.id\u00a0\u2014 Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC) atau Whoosh, kini berfokus pada dugaan korupsi dalam proses pembebasan lahan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa temuan awal penyidik menunjukkan adanya indikasi tanah milik negara yang mereka jual kembali kepada negara untuk proyek tersebut. […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":22233,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[82],"tags":[8795,766,799,8794,7982],"class_list":{"0":"post-22232","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-hukrim","8":"tag-kereta-cepat","9":"tag-korupsi","10":"tag-kpk","11":"tag-pembebasan-lahan","12":"tag-whoosh"},"yoast_head":"\n