(Doc-Istimewa)
Karawang, bukaberita.co.id – Sebanyak 181.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Karawang tercatat menerima bantuan sosial dengan total anggaran Rp585,787 miliar. Data tersebut menjadi bagian dari implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam kunjungan kerja ke Karawang, Saifullah Yusuf dan Yandri Susanto mensosialisasikan kebijakan DTSEN yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian dan pemerintah daerah wajib menjadikan DTSEN sebagai rujukan utama penyaluran bansos dan program pemerintah.
Kehadiran kedua menteri tersebut turut mendapat sambutan dari Bupati Karawang, Aep Syaepuloh bersama Forkopimda. Selain itu, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta berbagai unsur perangkat daerah lainnya pun turut hadir dalam kegiatan ini.
(Doc-Istimewa)
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyoroti evaluasi program PBI-JK. Di mana, masih terdapat masyarakat desil 1–5 yang belum terdaftar sebagai penerima. Sementara, sebagian desil 6–10 masih tercatat aktif. Penyesuaian kepesertaan ini akan berlangsung secara bertahap dengan masa transisi 3 bulan. Kemudian, ia pun mengapresiasi Pemkab Karawang yang telah berhasil merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Karawang dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Di samping itu, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto menegaskan bahwa pembaruan data berlangsung secara partisipatif dari tingkat RT/RW hingga musyawarah desa agar lebih transparan dan akuntabel. DTSEN juga menjadi acuan program pembangunan desa, termasuk rumah layak huni dan pemberdayaan ekonomi.
“Data yang akurat akan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima haknya. Kami juga mendorong agar kepesertaan yang sudah ada dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas layanannya,” pungkasnya.
