(Doc-Istimewa)
Gaza, bukaberita.co.id – Kelompok Hamas menyatakan kesiapan untuk menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang dibentuk berdasarkan kesepakatan gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan seluruh proses administratif telah dipersiapkan untuk memastikan penyerahan kekuasaan berjalan menyeluruh di semua sektor pemerintahan Gaza.
“Protokol telah disiapkan, berkas-berkas telah lengkap, dan komite-komite telah dibentuk untuk mengawasi penyerahan, memastikan transfer pemerintahan yang lengkap di Jalur Gaza di semua sektor kepada komite teknokrat,” kata Hazem Qassem, Rabu (28/1).
NCAG beranggotakan 15 orang dan dipimpin oleh wakil menteri Otoritas Palestina (PLO), Ali Shaath. Komite ini direncanakan mulai bertugas di Gaza setelah penyeberangan Rafah di perbatasan Mesir kembali dibuka.
Terkait hal tersebut, Hamas kembali mendesak pembukaan penuh penyeberangan Rafah di kedua arah. Qassem menekankan pentingnya kebebasan keluar-masuk warga Gaza tanpa campur tangan Israel.
“Tanpa hambatan dari Israel,” ujarnya.
Penyeberangan Rafah diketahui telah ditutup sejak dikuasai pasukan Israel pada Mei 2024 dan hanya dibuka secara terbatas pada awal 2025. Rafah merupakan satu-satunya jalur perbatasan Gaza yang tidak terhubung langsung dengan wilayah Israel.
Pekan lalu, Ali Shaath mengumumkan bahwa Rafah akan dibuka kembali sepenuhnya pada pekan berikutnya. Pernyataan tersebut disambut baik oleh Hamas.
“Yang lebih penting adalah kita memantau penanganan komite ini terhadap keberangkatan dan masuk warga negara dengan kebebasan penuh sesuai dengan perjanjian, dan bukan menurut syarat Israel,” katanya.
Di sisi lain, Hamas menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan perjanjian gencatan senjata untuk menghentikan perang di Gaza dan melanjutkan proses ke tahap berikutnya.
“Mereka telah melaksanakan semua yang dibutuhkan dalam fase pertama dan siap untuk memasuki semua jalur fase kedua,” ujarnya.
Tahap selanjutnya dari kesepakatan mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Meski menyebut pelucutan senjata sebagai garis merah, Hamas memberi sinyal terbuka untuk menyerahkan senjata mereka kepada PLO.
