Kritik SiLPA OPD, HES: Ini Bukanlah Prestasi Efisiensi

(Doc-Istimewa)

Karawang, bukaberita.co.id – Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga triwulan kedua tahun anggaran 2025, serapan anggaran belanja 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karawang masih di bawah 30%. Kelima OPD tersebut meliputi Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PRKP dengan serapan 21,81% dan Dinas PUPR dengan serapan 27,64%.

Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES), menegaskan bahwa rendahnya serapan anggaran ini akibat lemahnya perencanaan. “Insya Allah minggu depan kita (kami) akan evaluasi kinerja para Pimpinan OPD tersebut agar ke depan tidak terus terulang,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).

HES menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang kerap mendapat kritikan dari fraksi-fraksi DPRD, bukanlah prestasi hasil dari efisiensi. Melainkan akibat anggaran yang tidak terserap. Ia mencontohkan praktik di Pemkot Surabaya, yang telah melakukan mapping lelang proyek sejak Desember untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Hal tersebut membuat lelang dapat berjalan pada Januari atau Februari.

“Rekan-rekan di Banggar (Badan Anggaran) berharap, terutama bagi Dinas PUPR dan Dinas PRKP yang mengelola anggaran pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat, proyek dengan pagu di atas Rp 5 milyar sudah mesti di-mapping sejak Desember. Sehingga di awal tahun bisa langsung running lelangnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kendala teknis pada lelang proyek harus diantisipasi dengan persiapan awal. “Jadi kalau kendala teknis ada di proyek lelang, kita minta ke mereka (Pimpinan OPD) harus berani melakukan langkah persiapan dari awal. Tak perlu ada alasan lagi mengenai hal ini. Berbeda dengan kendala faktor cuaca, itu mah bisa kita tolerir,” katanya.

Ia juga menyinggung perlunya sinkronisasi lintas sektoral, seperti antara Dinas PUPR, Dinas PRKP dan Barjas. Hal ini demi meningkatkan percepatan, efektivitas, dan efisiensi.

“Sinkronisasi lintas sektoral ini penting. Yang kita butuhkan sekarang adalah percepatan, efektivitas dan efisien. Di perubahan anggaran ini kan ada penambahan lagi. Bagaimana mau nambah alokasi kalau yang ada saja kedodoran,” ucapnya.

Secara tegas namun bercanda, HES menyatakan tidak ingin lagi melihat pengerjaan proyek dengan Sistem Kebut Semalam (SKS). Ia mendukung penerapan reward dan punishment oleh bupati terhadap kinerja pimpinan OPD agar visi Karawang Maju dapat terwujud. (Red).