Vietnam Hapus Sistem Distrik, Targetkan Pemerintahan Lebih Efisien
(Doc-Pinterest)
Hanoi, bukaberita.co.id – Dalam langkah reformasi pemerintahan yang sangat signifikan, Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui pemangkasan jumlah provinsi dari 63 menjadi hanya 28 wilayah administratif. Bersamaan dengan itu, mereka menghapus sistem pemerintahan tingkat distrik. Kemudian, menyisakan hanya dua tingkatan yaitu provinsi dan komune.
Langkah ini merupakan bagian dari perubahan konstitusi sesuai dengan usul dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (CPV), To Lam. Sejak pengangkatannya tahun lalu, To Lam terkenal mendorong restrukturisasi birokrasi secara agresif demi menekan pemborosan anggaran dan praktik korupsi.
“Restrukturisasi tersebut adalah keputusan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bertujuan untuk memastikan pembangunan nasional yang cepat, stabil dan berkelanjutan. Selain itu, untuk melayani kehidupan rakyat dengan lebih baik,” ujar To Lam dalam pidatonya di depan Komite Sentral pada Sabtu (14/6/2025).
Tidak hanya di tingkat daerah, perombakan administratif besar-besaran juga terjadi di pusat pemerintahan. Dua bulan sebelumnya, Majelis Nasional memutuskan untuk mengurangi jumlah kementerian dari 18 menjadi 14. Selain itu, juga memangkas lembaga afiliasi pemerintah dari 8 menjadi 5. Pengurangan serupa turut terjadi pada komite-komite Majelis Nasional dan komisi-komisi CPV.
Restrukturisasi ini berdampak langsung terhadap sumber daya manusia pemerintahan. Sekitar 100.000 pegawai negeri, aparat keamanan, personel militer dan pekerja media pemerintah akan diberhentikan atau pensiun dini. Pemerintah menyatakan bahwa reformasi ini adalah bagian dari revolusi birokrasi untuk mendukung visi Vietnam sebagai negara yang efisien, bersih dari korupsi. (Red).
