Prioritaskan Pengisian Jabatan Kosong, Ketua DPRD Karawang: Ini PR Kita

(Doc-Istimewa)

Karawang, bukaberita.co.id – Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, memberikan pandangannya terkait rencana rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, yang akan mendahulukan pejabat eselon II. Meskipun ia menyatakan toleransinya terhadap kebijakan Bupati Aep Syaepuloh ini, ia juga menyoroti krusialnya penyelesaian masalah kekosongan kepala dinas atau badan definitif di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terisi.

Ia masih memiliki pandangan lain tentang rencana rotasi atau mutasi di lingkungan Pemkab Karawang dengan mendahulukan pejabat eselon II. Endang, yang akrab dengan sapaan HES, yakin bahwa rencana rotasi pejabat eselon II yang ada sejak awal Mei 2025 lalu bisa segera terlaksana di bulan Juni ini.

“Kalau itu sudah bisa kita lakukan (promosi jabatan). Maka PR kita untuk mengisi kekosongan kepala dinas atau badan yang definitif di 11 OPD tersebut terselesaikan. Bukan hanya itu, di kita juga banyak camat rangkap jabatan,” jelasnya.

Selanjutnya, ia berharap Bupati bersama tim Badan Pertimbangan dan Jabatan (Baperjakat) dapat melanjutkan ke tahap promosi jabatan bagi pejabat eselon III agar mereka bisa naik ke eselon II. Di samping itu, ia juga menjelaskan salah satu permasalahan yang masih terjadi.

“Di antara problem kita hari ini masih ada pejabat yang sudah naik eselon ternyata harus mengikuti dulu diklatpim. Istilahnya dukdik atau duduk dulu (menjabat) baru ikut pendidikan. Ke depan mesti dukdik,” ungkapnya, pada Rabu sore (4/6/2025).

Kemudian, ia juga menyoroti adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara senioritas dan junioritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Karawang. Menurutnya, hal ini menyulitkan dalam mempersiapkan calon pengganti ketika kepala dinas atau badan mendekati masa pensiun.

“Contohnya di Dinas Kesehatan. Setahu saya yang telah lama duduk di DPRD Karawang kita masih kesulitan mendapatkan regenerasinya. Saya sepakat dari sekarang pembinaan ASN lebih diperhatikan. Apalagi kita sudah menggunakan merit sistem,” jelasnya.

Ia berharap, hasil rotasi ini dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Selain itu, para pejabat yang baru harapannya mampu beradaptasi dengan cepat. Khususnya dalam menghadapi dinamika perundang-undangan dan program efisiensi pemerintah pusat. (Red).