MUI Kritik Gubernur Jabar Terkait Vasektomi untuk Bansos

(Doc-Pinterest)

Bekasi, bukaberita.co.id – Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) mendapat penolakan tegas dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Syaifuddin Siroj. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Syaifuddin menjelaskan bahwa vasektomi dan tubektomi adalah tindakan pemutusan keturunan secara permanen. Dalam fiqih Islam, tindakan tersebut haram hukumnya.

“Vasektomi itu sama saja dengan tubektomi, keduanya tidak boleh karena memutus keturunan. Kalau hanya mengatur atau membatasi masih boleh. Tapi, kalau memotong habis, itu melanggar hak asasi manusia,” ujarnya, pada Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, Syaifuddin mengkritik wacana tersebut sebagai bentuk luapan emosi terhadap persoalan ekonomi keluarga yang tidak sebanding dengan jumlah anak. Ia juga mengkhawatirkan potensi munculnya lembaga ilegal yang mengeluarkan sertifikat vasektomi palsu jika penerapan kebijakan ini tanpa adanya persiapan yang matang.

“Kalau diterapkan, bisa muncul lembaga ilegal yang mengeluarkan sertifikat palsu. Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.

Ia mengimbau agar pemerinta tetap menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang berhak tanpa ada persyaratan vasektomi. Ia menilai wacana ini masih dalam tahap awal dan perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk ulama dan masyarakat, agar kebijakan ini tidak merugikan banyak pihak. (Red).