DPRD Karawang Sebut Pentingnya Koperasi di Tiap TPI
(Doc-Istimewa)
Karawang, bukaberita.co.id – Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah menyampaikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2025 sebesar Rp700 juta. Hak tersebut masih jauh dari target yang telah pemerintah tetapkan untuk Dinas Perikanan Karawang.
Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Komisi II DPRD Karawang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perikanan pada Jumat (24/1/2025). Saat kunjungan kerja, ternyata pada realisasinya PAD yang tercatat baru sekitar 35% dari target tersebut, yaitu sekitar Rp245 juta.
“Hal ini menimbulkan keprihatinan, mengingat kontribusi dari TPI sebagai sumber PAD Karawang masih belum menunjukkan angka yang signifikan dan masih terbilang masih kecil,” ujarnya, pada Rabu (29/1/2025).
Ia mengatakan bahwa dari beberapa TPI yang aktif di Karawang, TPI Ciparage menjadi penyalur terbesar pada PAD. Sementara, di Karawang total tersebar sebanyak 12 TPI yang aktif di berbagai daerah.
Namun, ternyata telah terjadi masalah hukum dengan manajer pengelola TPI Ciparage. Hal ini mengakibatkan TPI Ciparage tidak menyetor retribusi sejak bulan April 2024. Akibatnya, terjadi penurunan PAD yang cukup signifikan.
“Setelah mendapatkan informasi dari Dinas Perikanan, diketahui bahwa sejak kasus hukum tersebut, koperasi pengelola TPI Ciparage menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Karawang. Namun, status lahan dan bangunan TPI Ciparage masih menjadi persoalan,” jelasnya.
Demi memastikan kelancaran pengelolaan dan kepemilikan aset, Pemerintah Daerah Karawang perlu segera mungkin menyelesaikan permasalahan. Khususnya mengenai status lahan tersebut secara hukum. Karena, bangunan TPI Ciparage merupakan bangunan hibah dari pemerintah provinsi, namun lahan yang mereka gunakan adalah milik koperasi.
“Jika lahan tersebut dapat diselesaikan, maka TPI Ciparage dapat menjadi milik Pemda Karawang dan pengelolaannya bisa lebih optimal,” ujarnya.
Selain itu, terdapat 2 TPI lain yang aktif dan milik Pemda Karawang, yaitu TPI Pakisjaya dan TPI Tengkolak. Namun, meskipun demikian, TPI Ciparage tetaplah menjadi penyumbang besar PAD. Maka dari itu Komisi II DPRD mendorong Pemda Karawang untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan kedua TPI tersebut. Karena keduanya sudah menjadi milik Pemda Karawang.
“Dengan pengelolaan yang baik, tidak hanya PAD yang dapat meningkat, tetapi juga perekonomian nelayan akan lebih baik,” ungkapnya.
Di samping itu, ia mengatakan bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting khususnya untuk mendukung kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, sangat penting adanya koperasi di setiap TPI.
“Melalui koperasi, nelayan bisa mendapatkan pinjaman modal usaha, serta tempat untuk menabung hasil penjualan mereka. Hal ini tentunya akan meningkatkan taraf hidup nelayan dan menjamin keberlanjutan usaha mereka,” ucapnya.
Dengan pengelolaan yang baik, Komisi II DPRD Karawang berharap bahwa semua TPI dapat memberikan kontribusi yang sama. Agar PAD dan perekonomian masyarakat khususnya nelayan menjadi lebih baik dan terjamin.
“Tidak hanya PAD yang harus meningkat, tetapi juga perputaran ekonomi di tingkat nelayan harus berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka,” katanya.
Kemudian, ia menjelaskan bahwa beberapa TPI telah menunjukkan pengelolaan yang baik, seperti di Indramayu. Hal tersebut terlihat pada PAD dari TPI di daerah tersebut yang mencapai angka signifikan karena pengelolaan lebih baik.
“Di Karawang, meskipun terdapat banyak TPI, PAD yang terkumpul masih tergolong kecil, bahkan sulit untuk mencapai Rp 1 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, Pemda Karawang perlu melakukan perbaikan pengelolaan secara signifikan. Hal itu demi meningkatkan kontribusi TPI terhadap PAD Karawang. Jika terkelola dengan baik, sektor ini memiliki potensi dan sumber PAD yang besar.
Dengan pengelolaan yang baik, maka akan tercipta usaha yang mendukung perekonomian nelayan. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemda Karawang dalam memperkuat sektor perikanan sebagai pembangunan ekonomi daerah.
“Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi yang terbaik bagi para nelayan, agar mereka bisa lebih sejahtera dan TPI dapat memberikan kontribusi maksimal bagi daerah,” pungkasnya.
Komisi II DPRD Karawang menegaskan bahwa kunci untuk meningkatkan PAD yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan TPI. Harapannya, semua pihak dapat bekerja sama dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Hal tersebut demi kesejahteraan nelayan dan memajukan ekonomi daerah.
