Silpa Rp570 M, DPRD Karawang: Kami Sudah Menekan Semua OPD

(Doc-Istimewa)

Karawang, bukaberita.co.id – Rendahnya serapan anggaran tahun 2024 dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karawang menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang. Hasil evaluasi menunjukkan pendapatan OPD yang tidak maksimal memicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai hampir Rp570 miliar.

Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada OPD yang gagal merealisasikan anggaran secara optimal. “Kami sudah menekan semua OPD, terutama yang pendapatannya rendah dan gagal merealisasikan kegiatan dengan baik. Ini berdampak langsung pada munculnya Silpa yang besar. Realisasi terendah yang tercatat oleh Dinas Perikanan,” ungkapnya, pada Selasa (7/1/2025).

Selain menghadapi Silpa besar, Kabupaten Karawang juga bergulat dengan defisit anggaran yang awalnya mencapai Rp1,05 triliun. Berkat upaya efisiensi, penekanan defisit berhasil menjadi Rp500 miliar. Namun, langkah ini berdampak pada pemotongan anggaran untuk seluruh OPD pada tahun 2025. Dengan kisaran pengurangan antara 7-30%.

“Pemangkasan ini signifikan, terutama bagi dinas yang fokus pada infrastruktur. Namun, kami memastikan bahwa program strategis tetap berjalan. Komunikasi yang efektif memungkinkan efisiensi tanpa mengorbankan program monumental,” tegasnya.

Kemudian, ia meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan segera melakukan evaluasi. Mengingat, adanya kendala teknis yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga mencatat serapan anggaran rendah akibat tunggakan pembayaran pasar-pasar yang terkelola dengan skema Build Operate Transfer (BOT).

“Beberapa pihak pasar telah membayar, tetapi jumlahnya tidak penuh, sehingga pendapatan Disperindag tetap rendah,” jelasnya.

Kinerja buruk lainnya berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dengan realisasi pendapatan di bawah 30%, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang turut berkontribusi pada rendahnya serapan anggaran.

Endang meminta OPD dengan anggaran besar untuk lebih proaktif dan sigap dalam menyelesaikan program kerja. Evaluasi ini harapannya menjadi pembelajaran agar OPD lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah dan merealisasikan kegiatan sesuai target.