Senin, Juni 16, 2025
BerandaDAERAHRotasi Mutasi Jilid III Dikritik Komisi I DPRD Karawang

Rotasi Mutasi Jilid III Dikritik Komisi I DPRD Karawang

(Doc-Istimewa)

Karawang, bukaberita.co.id – Pada Kamis (21/3/2024), Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, melaksanakan rotasi dan mutasi pegawai negeri sipil (PNS). Sejak menjabat secara definitif sebagai Bupati Karawang pada bulan Desember 2023, H. Aep telah melakukan rotasi dan mutasi PNS sebanyak tiga kali.

Walaupun telah melakukan rotasi dan mutasi sebanyak tiga kali, namun masih ada kekosongan dalam kepemimpinan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menjadi sorotan dan mendapat kritikan dari beberapa pihak.

Pipik Taufik Ismail, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, juga ikut menyuarakan kritiknya terhadap situasi tersebut.

Menurutnya, sejumlah OPD yang memiliki peran signifikan dan anggaran besar masih kosong kepemimpinannya. Seperti Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinsos dan Disdikpora.

“Ada beberapa dinas yang masih kosong pimpinannya, ada sekitar enam dinas. Saya cukup prihatin, berarti belum maksimal untuk menempatkan sosok mumpuni untuk menduduki enam jabatan eselon 2, sementara dinas-dinas yang kosong itu dinas yang strategis dalam hal insfratruktur, bantuan sosial yang sasarannya langsung ke masyarakat Karawang,” ujarnya yang juga merupakan Ketua DPC PDI-P Karawang ini.

Ia juga menyampaikan bahwa selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Karawang, terutama saat ini menjabat di Komisi I, pihak eksekutif belum pernah mengajaknya untuk berdiskusi mengenai kebijakan rotasi dan mutasi.

Di samping itu, ia mengakui bahwa DPRD Karawang memang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi pimpinan di OPD, namun sebagai mitra kerja yang penting, sebaiknya perlu mengajak DPRD Karawang untuk berdiskusi dan berpendapat.

“Karena mungkin kami kiranya bisa kasih masukan, setidaknya para dewan juga mengetahui dengan melihat dan mendengar siapa saja yang sekirang kami bisa kasih masukan yang layak jadi pimpinan OPD. Saya tidak melihat ada budaya seperti itu, enggak tahu juga kalau di daerah lain. Meski dewan tidak ada hak, tapi alangkah bijaksananya kalau eksekutif itu ajak diskusi legislatif soal rotasi mutasi,” tutupnya.

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments