Jakarta, bukaberita.co.id – Setelah terbengkalai selama kurang lebih 11 tahun, proyek pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) PJB Muara Karang di kawasan Pluit, Jakarta Utara, akhirnya kembali mendapat kepastian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mulai dikerjakan pada 2015 tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penyelesaian persoalan proyek itu dalam waktu maksimal tiga bulan. Ia menilai, buruknya komunikasi dan minimnya kepercayaan di antara pihak-pihak terkait menjadi penyebab utama terhentinya pembangunan.
Pramono mengaku baru menemukan peluang untuk meneruskan proyek tersebut setelah turun langsung membahas berbagai persoalan yang menghambat pembangunan sekitar dua pekan sebelumnya.
Untuk mencari solusi, ia kemudian menugaskan Asisten Pembangunan memimpin koordinasi bersama seluruh pihak yang berkepentingan hingga mencapai kesepakatan.
“Saya memutuskan untuk diselesaikan. Dan saya memberikan batas waktu maksimum 3 bulan untuk diselesaikan,” ujar Pramono.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk melanjutkan proyek tersebut pada tahun ini. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menyampaikan rencana tersebut melalui keterangan resmi, Senin (9/11).
“Tahun ini akan dilanjutkan melalui skema pembiayaan kreatif atau creative financing agar tidak membebani APBD DKI Jakarta,” kata Chico dalam keterangan resminya, Senin (9/11).
Chico menjelaskan, pemerintah daerah masih memfinalisasi skema pendanaan tersebut. Saat ini, Pemprov DKI tengah menghitung pembagian tanggung jawab pembiayaan antara kontraktor atau pihak pengembang dan pemerintah daerah.
Selain persoalan anggaran, pemerintah juga akan memperhatikan standar mutu konstruksi dan aspek keselamatan sebelum mengoperasikan jalan layang tersebut.
Pramono menilai keberadaan JLNT Muara Karang dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar Pluit. Ia berharap masyarakat nantinya bisa memanfaatkan infrastruktur tersebut setelah proyek itu mangkrak selama bertahun-tahun.
Sebelumnya, pembangunan JLNT Muara Karang sempat menghadapi penolakan dari sejumlah warga. Mereka mempersoalkan minimnya sosialisasi terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut.
Warga juga mengkhawatirkan pembangunan jalan layang dapat merusak tanggul di sekitar lokasi sehingga berpotensi meningkatkan risiko banjir.
Meskipun proyek tetap berjalan pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, pembangunan JLNT tersebut tidak kunjung mencapai penyelesaian hingga akhirnya terbengkalai selama bertahun-tahun.
