(Doc-Istimewa)
Jakarta, bukaberita.co.id — Pemerintah akan melibatkan TNI-Polri dalam pendataan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial (bansos).
Personel TNI-Polri nantinya berperan sebagai agen program perlindungan sosial (Perlinsos). Mereka akan membantu masyarakat mendaftarkan diri ke dalam sistem data perlindungan sosial.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah membutuhkan lebih banyak petugas untuk menjalankan pendataan tersebut.
Menurut Luhut, pemerintah juga akan melibatkan berbagai unsur lainnya dalam proses pendataan. Unsur tersebut mencakup kementerian/lembaga, badan, pemerintah daerah, pendamping desa, petugas Program Keluarga Harapan (PKH), hingga pengurus RT/RW.
“Jadi kan enggak cukup. TNI-Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, pegawai di gunung-gunung sana, di gunung-gunung, di kampung-kampung itu, yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang punya HP, itu TNI-Polri itu turun,” tuturnya usai rapat soal program Perlinsos di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Luhut menjelaskan, keterlibatan banyak pihak bertujuan menjangkau masyarakat yang sulit terdata melalui sistem digital.
“Kemudian agen-agen yang membantu, TNI-Polri, kementerian/lembaga, badan, pemerintah daerah, pendamping desa, petugas PKH, dan semua menjadi agen-agen yang membantu masyarakat untuk meregistrasikan diri dalam data digitalisasi perlindungan sosial,” sebut Luhut.
Pemerintah berharap pendataan tersebut dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Data tersebut nantinya menjadi bagian dari digitalisasi perlindungan sosial.
