(Doc-Istimewa)
Karawang, bukaberita.co.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia harus jadi momentum evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membenahi kebijakan sektor pendidikan. Anggota DPRD Karawang, Didin Sirojudin, menilai bahwa pendidikan saat ini perlu kembali di letakkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Hal tersebut agar tidak berhenti pada kegiatan seremoni belaka.
Anggota Komisi IV DPRD Karawang tersebut menegaskan bahwa sektor pendidikan masih berhadapan pada berbagai tantangan nyata di lapangan. Permasalahan mendasar tersebut seperti kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan akses, pembenahan infrastruktur sekolah, hingga ketepatan penyaluran bantuan pendidikan. Di mana, hal ini membutuhkan perhatian dan intervensi kebijakan yang serius.
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kebijakan yang pemerintah rancang hendaknya mampu memberikan solusi atas permasalahan riil di masyarakat. Bukan sekadar mengejar pemenuhan capaian administratif.
Kesejahteraan para guru, terutama guru honorer di sekolah swasta, menjadi salah satu poin krusial yang disoroti. Kualitas pendidikan nasional tidak akan meningkat secara optimal tanpa adanya peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak di lapangan.
(Doc-Istimewa)
Selain masalah kesejahteraan guru, isu pemerataan dan kualitas fasilitas sekolah juga perlu menjadi perhatian bersama. Pembangunan pendidikan harus menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak. Pemerataan ini mencakup ketersediaan fasilitas yang memadai, ketercukupan tenaga pengajar berkualitas, hingga kemudahan akses fisik maupun ekonomi bagi para murid.
Persoalan pendidikan juga berkaitan erat dengan tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 1 April 2026, jumlah ATS di tingkat nasional tercatat mencapai 3.966.858 anak.
Dari total data tersebut, sekitar 2,4 juta anak berada pada kelompok usia 16–18 tahun atau jenjang pendidikan menengah. Angka statistik ini mencerminkan kompleksitas persoalan di balik fenomena ATS. Mulai dari kondisi ekonomi keluarga hingga keterbatasan akses fasilitas pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Karawang sendiri telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 miliar untuk membantu biaya pendidikan bagi 3.072 anak ATS di wilayah Karawang. Ia berharap, langkah penanganan ini dapat berjalan secara terukur, transparan, dan tepat sasaran. Hal itu agar manfaatnya benar-benar anak-anak yang membutuhkan dapat merasakannya.
