(Doc-Infokrw)
Karawang, bukaberita.co.id — Penataan ulang besar-besaran tengah terjadi di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Karawang. Berdasarkan Keputusan Bupati Karawang nomor 800.1.3.3/ Kep 1.4410- BKPSDM/2025 Tentang Pengukuhan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administratur Serta Penugasan Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Bupati Aep Syaepuloh secara total resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 216 jabatan dan 46 pejabat fungsional.
Langkah pelantika massal ini merupakan bagian dari kebijakan Pemkab Karawang. Khususnya dalam merampingkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) atau dinas. Selain untuk mendukung program nasional yang berkaitan dengan transformasi birokrasi, perampingan struktural tersebut juga demi menciptakan efisiensi anggaran daerah secara masif.
Kebijakan perombakan instansi ini terjadi menyusul adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Pemkab Karawang dari pemerintah pusat. Di mana, nilainya mencapai Rp753 miliar pada tahun 2026. Walaupun penurunan alokasi dana TKD itu cukup mengganggu performa dan kinerja keuangan daerah, Bupati Karawang Aep Syaepuloh memilih bergerak cepat. Ia menyusun taktik penghematan ketat ketimbang pasrah pada keadaan.
Taktik penghematan yang Bupati Aep usulkan meliputi penggeseran anggaran di berbagai lini sektor. Beberapa poin pengetatan anggaran tersebut di antaranya adalah melarang total seluruh kegiatan dinas atau OPD di hotel. Kemudian, memotong frekuensi perjalanan dinas luar daerah. Selain itu juga menekan biaya makan-minum rapat, hingga membatasi penggunaan fasilitas listrik di setiap kantor pemerintahan milik daerah.
