(Doc-Tirtoid)
Jakarta, bukaberita.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku turut mendalami aksi jual beli titik perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan para tersangka kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) oleh pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menyebut, diduga ada peran dari ketiga tersangka dalam pemberian izin SPPG tersebut.
“Ada yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra BGN. Tapi kenapa itu bisa menjadi mitra, berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (4/6).
“Itu masih masuk materi penyidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini,” imbuhnya.
Oleh karena itu, dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung masih terus didalami.
Syarief menambahkan, SPPG yang terafiliasi ketika tersangka tidak langsung dihentikan dari program MBG. Sebab, penyitaan untuk kepentingan penyidikan bisa dilakukan pada dokumen izin SPPG semata.
“Jadi belum tentu SPPG,” tuturnya.
Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Mohammad Jeffry mengatakan, ketiga tersangka saling bekerja sama dalam melancarkan aksinya, seperti korupsi, mark up hingga praktik penentuan titik-titik SPPG.
Namun, ia belum merinci soal bagaimana kerja sama ketiga tersangka tersebut.
Di sisi lain, tersangka Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator (JC) atau saksi yang bekerja sama dalam kasus tersebut.
Pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan, keputusan kliennya menjadi JC dilakukan untuk membuka kasus ini secara terang benderang sekaligus membantah Sony adalah otak dar jual beli titik SPPG.
“Menurut klien saya yang jelas (kasus ini) melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya,” ucap dia.
