(Doc-Tirtoid)
Jakarta, bukaberita.co.id – Upaya pencegahan praktik haji ilegal diperkuat pemerintah melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah dan Kepolisian Republik Indonesia. Langkah ini diumumkan dalam audiensi di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4/2026), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pembentukan satgas dilakukan atas perintah Menteri serta melalui koordinasi dengan Kapolri. “Kami atas perintah Bapak Menteri dan koordinasi dengan Kapolri melanjutkan petunjuk Presiden terkait perlindungan jemaah haji, salah satunya melalui pembentukan Satgas Pencegahan Haji Ilegal,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulis.
Pemerintah mencatat, sekitar 1.200 penggunaan visa ilegal ditemukan pada pelaksanaan haji tahun sebelumnya. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan jemaah sekaligus mengganggu tata kelola ibadah haji.
Di sisi lain, maraknya penipuan oleh travel haji dan umrah juga menjadi sorotan. Pemerintah memastikan akan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Satgas akan bekerja secara terintegrasi hingga ke daerah dengan pendekatan menyeluruh, meliputi pre-emptive, preventif, dan represif. “Langkah pre-emptive dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, tindakan preventif dilaksanakan melalui pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan. Adapun penegakan hukum akan dilakukan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana,” kata Dedi.
Dengan adanya Satgas ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2026 dapat berjalan lebih aman, tertib, dan memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah.
