(Doc-Istimewa)
Karawang, bukaberita.co.id – Pada hari Kamis (2/5/2024), DPRD Kabupaten Karawang menyelenggarakan rapat paripurna. Rapat tersebut berfokus pada penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023. Rapat yang berlangsung di gedung sidang DPRD Karawang tersebut tidak hanya membahas penetapan LKPJ. Tetapi juga, mencakup diskusi mengenai usulan Rancangan Rencana dari Bupati Karawang. Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah usulan penggabungan dua dinas yang telah Bupati ajukan.
Pada rapat, Ketua DPRD Kabupaten Karawang yang memimpinnya secara langsung. Bupati Karawang, para Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Sekretaris Daerah, serta para asisten menghadiri kegiatan rapat tersebut. Agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Karawang mencakup penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2023. Selama rapat, terjadi banyak interupsi dari para legislator. Terutama, terkait dengan usulan Bupati Karawang untuk menggabungkan Dinas Perikanan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang.
Indriyani selaku Anggota Komisi IV DPRD Karawang mengatakan, bahwa usulan Bupati Karawang untuk menggabungkan dua dinas tersebut perlu adanya evaluasi kembali. Menurutnya, potensi Dinas Perikanan di Karawang sangat besar. Selain itu, para nelayan Karawang juga menyampaikan aspirasi mereka agar Dinas Perikanan tetap terpisah dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
“Beberapa kelompok nelayan, dari aspirasi mereka, mereka ingin Dinas Perikanan tetap pisah karena anggaran dan lain-lain sebagainya. Kita belum maksimal untuk membantu kelompok perikanan di bawah,” ucapnya.
(Doc-Istimewa)
Ia juga meminta agar Bupati Karawang, bersama Panitia Khusus (Pansus) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kembali rencana penggabungan tersebut.
“Minta tolong SOTK dan Pansus, dinas dan juga BKPSDM minta dipertimbangkan kembali ketika akan mempersatukan dinas,” ujarnya.
“Karena hal itu berhubungan dengan misi kedua kita, peningkatan ekonomi dengan keunggulan lokal harus kita catat dan kita tempuh untuk kita realisasikan,” tambahnya.
Sependapat dengan Indriyani, Dedi Sudrajat, anggota DPRD Karawang yang juga merupakan anggota Panitia Khusus (Pansus) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), turut meminta agar kedua dinas tersebut dipisahkan.
“Teman-teman Pansus STOK berharap banyak bahwa dinas perikanan dan dpkp karawang tetap dipisahkan. Mengingat tugas masing-masing dinas itu cukup berat,” ungkapnya.
Di samping itu, ia juga berharap agar jajaran eksekutif dapat sejalan terkait hal ini. Menurutnya, persoalannya bukan hanya sekadar efektivitas, tetapi juga optimalisasi tugas dari kedua dinas tersebut. Ia menambahkan bahwa sebagian anggota di internal Pansus SOTK juga setuju jika kedua dinas itu tetap terpisah.
“Meskipun belum di Paripurna kan, sebagian besar, bahkan boleh dibilang seluruhnya menolak dan berharap tetap pisah,” tandasnya.
