Tindak Lanjut dari Unjuk Rasa Mahasiswa, DPRD Karawang Gelar Konferensi Pers dan Berikan Jawaban atas Somasi

(Doc-Istimewa)

Karawang, bukaberita.co.id – Tekanan dari Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan (AMPERA) akhirnya membuahkan respons tegas dari DPRD Karawang. Setelah aksi unjuk rasa dan somasi rakyat pada awal September, DPRD menggelar konferensi pers, Rabu (3/9/2025), dan menandatangani enam poin pernyataan sikap.

Dokumen ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, bersama jajaran Wakil Ketua dan seluruh fraksi. Mulai dari Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, Golkar, PDI Perjuangan, hingga PKB.

Pada pertemuan tersebut, AMPERA menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan rekomendasi, bukan sekedar pertemuan. Mereka mendorong DPRD Karawang untuk meneruskan rekomendasi tersebut ke DPR RI.

“Kami tidak hanya butuh pertemuan, tapi kepastian bahwa suara rakyat Karawang benar-benar dibawa ke pusat,” tegas perwakilan mahasiswa AMPERA.

Berikut di bawah ini 6 poin pernyataan sikap dalam dokumen tersebut:

1. DPRD Karawang mendesak DPR RI untuk membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Hal ini karena kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.

2. DPRD Karawang menolak praktik perampasan aset dan beban rakyat seperti tanah, kekayaan alam, kenaikan pajak, serta utang negara. Kemudian, meminta Kementerian ATR/BPN, ESDM, hingga Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah konkret demi melindungi hak rakyat kecil dan lingkungan hidup.

3. DPRD Karawang mendukung proses penegakan hukum secara adil terhadap aparat kepolisian terkait kasus meninggalnya Affan Kurniawan pada aksi sebelumnya.

4. DPRD Karawang menolak UU pro-oligarki, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI yang lebih menguntungkan elite politik dan korporasi darupada rakyat. Lalu merekomendasikan pemerintah untuk segera mencabut aturan-aturan tersebut.

5. DPRD Karawang mendesak pemerintah untuk memastikan tersedianya program kesejahteraan sosial dan hak rakyat. Meliputi, kerja layak, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, hingga jaminan sosial yang adil.

6. Terakhir, DPRD Karawang menutup pernyataan sikap dengan penegasan tentang kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi. “Kedaulatan sejati ada di tangan rakyat, bukan elite politik atau oligarki,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Sebagai penutup, DPRD Karawang mengatakan bahwa 6 poin tersebut merupakan bentuk keberpihakannya terhadap rakyat Karawang dan Indonesia. Maka dari itu, DPRD Karawang siap untuk menyampaikan rekomendasi tersebut ke tingkat pusat. (Red).