MTI Usulkan Pejabat Naik Angkutan Umum seperti Swedia
(Doc-Fakta Indo)
Jakarta, bukaberita.co.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar para pejabat menggunakan angkutan umum setidaknya sekali dalam seminggu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan memahami kondisi transportasi publik. Selama ini, pejabat di Indonesia mendapatkan fasilitas mobil dinas yang tergolong mewah. Bahkan sebagian mendapat pengawalan untuk membelah kemacetan.
Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno, menilai bahwa pengawalan kendaraan dinas sebaiknya hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat tingginya kemacetan di Jakarta. Ia menyoroti bahwa 89,5% wilayah Jakarta sudah terjangkau angkutan umum. Sehingga seharusnya para pejabat dapat beradaptasi dan tidak bergantung pada kendaraan dinas serta patroli pengawalan.
“Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dapat pengawalan polisi menuju tempat beraktivitas. Jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Selain Presiden dan Wapres, pejabat negara lain tidak perlu dikawal. Harusnya minimal sekali seminggu pakai angkutan umum,” ujarnya, pada Selasa (28/1/2025).
Ia juga membandingkannya dengan negara-negara maju seperti Swedia, Jerman, Norwegia, Denmark, Jepang dan Singapura. Di mana, pejabat terbiasa menggunakan transportasi umum tanpa fasilitas istimewa. Hanya Perdana Menteri atau Presiden yang mendapatkan pengawalan khusus.
Di Swedia, misalnya, anggota parlemen dan pejabat menggunakan fasilitas publik seperti warga biasa. Per-Arne Hakansson, anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat Swedia, menekankan bahwa pejabat harus memberikan contoh kesederhanaan. “Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan dengan fasilitas mewah atau gaji tinggi. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan negara,” jelasnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait usulan tersebut. Banyak pihak menilai jika pejabat sering menggunakan angkutan umum, mereka akan lebih memahami permasalahan transportasi. Selain itu, juga sekaligus dapat membantu mengurangi kemacetan.
